Spirit Reforma Agraria dari Desa Mangkit – strategi.id
Nusantara

Spirit Reforma Agraria dari Desa Mangkit

Strategi.id - Spirit Reforma Agraria dari Desa Mangkit
Strategi.id - Spirit Reforma Agraria dari Desa Mangkit
Strategi,id – Setelah Presiden Jokowi untuk pertama kalinya menyerahkan sertipihak redistribusi tanah obyek reforma agraria kepada perwakilan warga Sanggau, Kalimantan Barat di Istana Negara menjadi hari istimewa bagi warga Desa Mangkit, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Betapa tidak, sebanyak 225 KK warga Mangkit menerima sertipikat redistribusi tanah obyek reforma agraria sebanyak 515 bidang dengan total luas tanah 444,46 hektar, yang sekitar 40 persen penerimanya adalah perempuan, Senin (29/10/18).

Ini istimewa karena sertipikat hak milik yang diterima warga Mangkit berbeda konteknya dengan sertipikat yang kerap dibagikan Presiden RI dalam banyak kesempatan. Jika sertipikat hak milik biasa yang menjadi tugas rutin Kementerian ATR/BPN, maka sertipikat di Mangkit adalah dalam rangka redistribusi. Kita memahami bahwa redistribusi tanah adalah kegiatan pokok dalam reforma agraria untuk mengurangi ketimpangan.

Mohammad Ikhsan sebagai Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN hadir memberikan sambutan dan menyerahkan lembaran sertipikat kepada warga. Menurut Ikhsan, Mangkit adalah ‘pecah telor’ reforma agraria setelah Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria diteken Presiden RI, 24 September lalu.

Sementara itu, Olly Dondokambey sebagai Gubernur Sulawesi Utara dan James Sumendap sebagai Bupati Minahasa Tenggara juga hadir dan memberikan sambutan dan ucapan selamat kepada warga yang mayoritas sebagai petani.

Simon Aling sebagai Hukum Tua (Kepala Desa) Mangkit sekaligus Sekjen Serikat Petani Minahasa (SPM) yang menjadi organisasi petani yang selama bertahun-tahun memperjuangan hak petani atas tanah. Simon atas nama pengurus SPM dan masyarakat Mangkit berterima kasih dan menyampaikan penghargaan yang sertinggi-tingginya kepada PMK Jakarta, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Kantor Staf Presiden (KSP) serta Serikat Petani Pasundan (SPP) yang selama ini sudah membantu memfasilitasi, melayani dan memotivasi puluhan tahun lamanya. Akhirnya tibalah saat yang berbahagia bagi kami karena boleh menyelesaikan dan mendapatkan hak atas tanah kami.

Prosesi penyerahan sertipikat redistiubusi tanah ini juga disaksikan Dewi Kartika sebagai Sekjen KPA sebagai organisasi masyarakat sipil yang mengawal pelaksanaan reforma agraria, termasuk di Desa Mangkit ini. Menurut Dewi, belajar dari Mangkit peran banyak pihak ada di dalamnya. Termasuk peran bupati, BPN, KSP, dan kepemimpinan SPM. Tapi tidak ada pahlawan tunggal. Kita boleh berbangga, karena konsistensi dan keyakinan perjuangan adalah modal utama. Tanpa itu, tak ada tanggal “29 Oktober 2018”.

Dewi mendorong agar setelah Perpres No. 86/2018 ditandatangani Presiden RI tanggal 24 September lalu segera dijalankan, temasuk dan terutama di lokasi-lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) yang sudah diusulkan berbagai organisasi rakyat melalui KPA. Mangkit harus terus diperbanyak, setelah Kulonbambang di Blitar serta Badega di Garut, dan sebagainya.

Sebelumnya, tanah yang diredistribusi tersebut dikuasai oleh sebuah perusahaan swasta yang menaman kepala melalui Hak Guna Usaha (HGU) diturunkan sejak zaman kolonialisme Belanda. Reforma agraria di Mangkit seperti menuntaskan pekerjaan rumah sisa-sisa kolonialisme (KPA, 1997). Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Perpres No. 86/2018, bahwa tanah yang berasal dari HGU yang habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang maka ia bisa menjadi tanah obyek reforma agraria.

Agustiana sebagai Sekjen Persatuan Perjuangan Petani Indonesia (SPP) sekaligus Sekjen SPP dari Garut, Jawa Barat yang juga turut hadir dalam pembagian sertipikat tersebut menyambut baik momentum ini. Menurut Agustiana, pegiat agraria, serikat petani dan masyarakat agraris menilai bahwa Perpres No. 86/2018 sebagai sejarah pengakuan negara terhadap hak dan kedaulatan petani dan masyarakat agraris sebagai warga negara yang selama ini tidak pernah diakui.

Perpres No. 86/2018, bagi Agustiana merupakan pengakuan nilai-nilai luhur kemuliaan manusia yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Ini adalah makna sesungguhnya implementasi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Oleh karena itu, tidak hanya berterima kasih, kami pun bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengawal pelaksanaan perpres ini di lapangan.

Lahirkan contoh

Kantor Staf Presiden turut meninjau lokasi reforma agraria di Desa Mangkit, sehari setelah pembagian sertipikat tersebut. Usep Setiawan sebagai Tenaga Ahli Utama KSP berkunjung ke Mangkit, melihat kebun rakyat yang sudah sah menjadi hak milik warga dan berdialog dengan petani di lapangan. KSP mendorong agar Mangkit dapat meneruskan perjuangannya untuk mencapai keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan modal tanah yang sudah bersertipikat hak milik melalui reforma agraria ini.

Usep memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN dan warga Mangkit. Berkat energi positif Desa Mangkit untuk mewujudkan reforma agraria dalam praktek nyata maka semangat semakin menyala. Mari kita mantapkan terus Mangkit dan kita jadikan ribuan Mangkit-Mangkit yang lain di republik ini. Kalau bersama-sama, yakin kita bisa.

Dalam pertemuan pengurus SPM, perangkat desa dan KPA yang dihadiri KSP disepakati 11 kebutuhan masyarakat yang perlu didukung oleh pemerintah. Kesebelas kebutuhan tersebut adalah: (1) Pengadaan tower dan jaringan telekomunikasi dan internet, (2) Perlintasan dan pengaspalan jalan desa/perkebunan, (3) Pengadaan sumur bor, (4) Penataan pemukiman dan fasilitas sosial dan fasilitas umum, seperti balai desa, puskesdes, sekolah SMP dan SMU, (5) Pembangunan rumah sehat, (6) Pengadaan lampu jalan desa, (7) Pengadaan perahu pelang/alat tangkap nelayan, (8) Pengadaan bibit/alat mesin pertanian dan pengolahan hasil, (9) Pendidikan dan pelatihan manajemen koperasi, (10) Pelatihan usaha kelompok kecil bagi kelompok perempuan, dan (11) Sarana dan prasarana olahraga.

Sedangkan 3 agenda gerakan yang disepakati sebagai tindaklanjut dari redistribusi dan legalisasi tanah di Desa Mangkit, meliputi: (1) Pengembangan desa maju reforma agraria (DAMARA) sebagai konsepsi praksis dari pelaksanaan reforma agraria berbasis kekuatan organisasi rakyat, (2) Pelatihan, pendidikan dan kaderisasi serta regenerasi kepengurusan organisasi SPM, dan (3) Penetapan mekanisme internal SPM untuk mencegah jual beli tanah hasil redistribusi.

KSP mendorong agar Desa Mangkit bisa menjadi contoh baik bagi desa-desa lain di Indonesia yang sedang bersiap menjalankan reforma agraria. Disarankan bahwa didapatnya sertipikat bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan menjadi awalan untuk terus bergerak maju. Pada prinsipnya, sertipikat itu bukanlah tujuan akhir, tetapi ia menjadi tujuan antara dari reforma agaria.

Menurut Usep, ibarat orang menyeberang satu tepian sungai, sertipikat itu batu pijakan yang disediakan negara di tengah sungai untuk orang itu meneruskan perjalanan ke tepi sungai berikutnya. Sertipikat hak milik atas tanah rakyat jangan justru jadi sarana pelepasan hak milik rakyat atas tanah. Dengan memiliki sertipikat, diharapkan semangat kerja gotong-oyong untuk rakyat bekerja bersama lebih produktif dan berkeadilan.

Pecah telor

Sebagaimana diberitakan www.atrbpn.go.id, Dirjen Penataan Agraria Muhammad Ikhsan yang mewakili Menteri ATR/Kepala BPN, menyerahkan sertipikat redistribusi tanah secara langsung kepada 12 perwakilan penerima sertifikat dari total yang diserahkan sejumlah 515 sertifikat di Desa Mangkit, Kabupaten Minahasa Tenggara, Senin, (29/10/18).

“Penyerahan sertipikat redistribusi tanah sejumlah 515 kali ini istimewa karena merupakan hasil koordinasi yang baik antara Bupati Minahasa Tenggara, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara, Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara, Konsorsium Pembaruan Agraria, Serikat Petani Minahasa dan masyarakat,” kata Muhammad Ikhsan.

Sulawesi Utara merupakan Provinsi pertama penerima Sertipikat Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) pasca penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tanggal 24 September 2018 silam.

Keseriusan Pemerintah dan Daerah menangkal berbagai konflik agraria terlihat lewat Program Reforma Agraria dalam hal ini pembagian sertipikat redistribusi tanah, ini jelas didukung Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey, “Tanah bekas HGU yang tidak diperpanjang dapat diberikan kepada masyarakat,” ungkap Olly Dondokambey.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara James Sumendap mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa Proses panjang merupakan kerja sama seluruh pihak serta doa dari desa Mangkit, dan berpesan agar sertipikatnya tidak untuk dijual.

“Sertipikat redistribusi tanah sebaiknya tidak dijual atau diberikan kepada pihak lain karena tanah ini dititipkan kepada anak dan cucu saudara. Jangan coba melakukan jual beli, sampai kapan pun, desa Mangkit ini kami titipkan kepada saudara,” kata James.

Dirjen Penataan Agraria dan Tata Ruang Muhammad Ikhsan menyatakan kepada penerima sertifikat bahwa sebaiknya sertipikat redistribusi dikawal baik-baik jangan ada penumpang gelap dalam pemerataan ekonomi. “Supaya tidak ada ketimpangan,” ungkapnya.

Dalam catatan KSP, reforma agraria di Desa Mangkit ini merupakan model kolaboratif antara gerakan sosial masyarakat dengan birokrasi pemerintahan. Kolaborasi semacam ini yang dinantikan untuk terus dikembangkan dalam rangka pelaksanaan Perpres No. 86/2018 Tentang Reforma Agraria.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top