Surat Terbuka Terkait Omnibus Law – strategi.id
Corong

Surat Terbuka Terkait Omnibus Law

Strategi.id - Surat Terbuka Terkait Omnibus Law

Strategi.id – Surat Terbuka Terkait Omnibus Law

SUBSTANSI

Rancangan Undang-Undang Omnimbus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan dimasukan ke dalam Prolegnas pada Januari 2020 lalu. Mengutip dari laman Tirto.id ada banyak pengertian soal Omnibus Law. Secara harfiah, kata omnibus berasal dari bahasa Latin omniyang berarti banyak. Biasanya penggunaan omnibus sering dikaitkan dengan kumpulan-kumpulan yang disatukan dalam sebuah penyampaian. Baik kumpulan karya sastra menjadi satu buku ataupun kumpulan film-film pendek menjadi satu film. Sedang, dalam konteks hukum, omnibus dimaksudkan sebagai peraturan yang dapat dibuat karena adanya kompilasi dari berbagai substansi yang berbeda tingkatannya. Paulus Aluk Fajar dalam Memahami Gagasan Omnibus Law menulis, di dalam Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A.Garner disebutkan omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once ; inculding many thing or having varius purposes. Ini menjelaskan tentang UU sebagai satu payung peraturan yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan di suatu negara.

Rancangan Undang-Undang ini dinilai cacat prosedural mengingat tertutupnya proses perumusan. Hanya kelompok tertentu yang memiliki akses untuk menyuarakan aspirasinya. Sedangkan dalam UU nomor 15 tahun 2019 Tentang Pembentukan Perundang-undangan menjelaskan tentang pentingnya prinsip keterbukaan dan partisipasi. Pada Februari 2020, Puan menjelaskan RUU Cipta Kerja terdiri atas 79 undang-undang dengan 15 bab dan 174 pasal. Ia mengatakan pembahasan RUU Cipta Kerja akan melibatkan 7 komisi di DPR yang berkaitan. Setelah melalui 63 kali rapat pembahasan, RUU ini resmi lolos ke dalam paripurna untuk dan telah disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu dan menuai penolakan yang nyata dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Keputusan tersebut disepakati oleh Badan Legilatif DPR, DPD dan Pemerintah. Menurut penuturan Airlangga Hartanto selaku Menko bidang Perkonomian, RUU ini diawali dengan Surat Presiden pada 7 Februari 2020 disampaikan kepada 10 menteri agar segera membahas RUU ini. Ia mengatakan selama 7 bulan terakhir, Baleg beserta dewan lain yang berkaitan dalam RUU omnibus law bekerja hingga tak ingat waktu membahas RUU Ciptaker ini.

URGENSI

Lalu, apabila benar dalam 7 bulan terakhir dewan menghabiskan waktu sabtu dan minggu, menghabiskan tenaga untuk memikirkan RUU ini, tak ingat waktu demi kebijakan ini, maka artinya RUU Ciptaker dan Perpajakan ini merupakan kebijakan yang sangat penting. Seolah tak bisa diundur, tak bisa diperlambat dan semuanya harus serba cepat. Maka izinkan penulis bertanya, Sesungguhnya, apakah urgensi dari Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan?

Lalu, apabila benar dalam 7 bulan terakhir dewan menghabiskan waktu sabtu dan minggu, menghabiskan tenaga untuk memikirkan RUU ini, tak ingat waktu demi kebijakan ini, maka artinya RUU Ciptaker dan Perpajakan ini merupakan kebijakan yang sangat penting. Seolah tak bisa diundur, tak bisa diperlambat dan semuanya harus serba cepat. Maka izinkan penulis bertanya, Sesungguhnya, apakah urgensi dari Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan ini? Apakah UU ini disahkan karena adanya urgensi bagi para pekerja yang terimbas agar tidak terugikan di masa yang akan datang? Ataukah UU ini disahkan karena adanya urgensi kepentingan yang para dewan tujukan selama pandemi masih berlangsung?

Penulis mempertanyakan hal ini akibat ketidakbijakan para dewan dalam pengambilan keputusan. Penulis menilai bahwasannya, apa yang pemerintah lakukan tidak berdasarkan harapan rakyat kecil. Penulis memahami adanya tujuan mulia dari dibuatnya suatu kebijakan, akan tetapi kali ini, pemerintah sudah lalai dalam sosialisasi terkait point-point penting dalam RUU Omnibus Law. Pemerintah cenderung membiarkan masyarakat menelan isu-isu yang memperkeruh sudut pandang. Pemerintah terlihat sangat senyap dan tak melibatkan partisipasi rakyat. Rapat pengesahan pun harusnya dijalani pada Kamis, 9 Oktober 2020. Akan tetapi, tiba-tiba pada Senin, 5 Oktober 2020, pemerintah menjalani rapat pengesahan tanpa sepengetahuan rakyat. Apakah itu bentuk kasih sayang? Ataukah itu bentuk pengkhianatan?

TEORI PATRON-CLIENT

Umumnya, pihak patron ataupun klien merasa hubungan mereka sebagai hubungan emosional dan personal, bisa dianggap seperti hubungan dalam keluarga. Namun, jelas berbeda dengan hubungan keluarga yang tanpa pamrih, hubungan sistem patron-klien jelas untuk mengutamakan kepentingannya. Maka dari itu hubungan patron-klien tidak permanen, hanya akan ada selama sumber daya yang ditumbalkan atau komoditas yang dipertukarkan antar kedua pihak (patron dan klien) sesuai perjanjian dan tujuan. Biasanya pun, bisa terjadi semacam pembaruan “kontrak” yang diajukan oleh si patron atau si klien seputar komoditas yang dipertukarkan tersebut.

Klien umumnya menyerahkan kerja, pendapatan, suara, kepatuhan politik, dan dukungan bagi patron, agar patron dapat terus memelihara jabatan dan kekuasaannya. Sebagai imbal-balik, klien memperoleh perlindungan, akses informasi maupun sumber daya, identitas kelompok, dan kesempatan meraih kemajuan pribadi. Patron-klien tentu saja tidak diakui oleh mereka yang berkuasa di negara-negara moderen saat ini. Namun, apabila ditelusuri secara teliti banyak alur kekuasaan di negara-negara tersebut (termasuk Indonesia saat ini) beroperasi lewat transaksi patron-klien. Misalnya, tim sukses seorang tokoh politik bekerja mati-matian dengan kadang dibayar kadang tidak demi patronnya hinggap di kekuasaan. Setelah si patron duduk di sebuah jabatan publik, si klien akan diberi posisi sebagai staf ahli, juru bicara, dan lainnya dengan penghasilan yang lumayan. Ini tentu saja banyak terjadi dan menjadi rahasia umum yang tidak perlu dipungkiri.

Banyak sekali contoh pelaku kekuasaan yang tidak lagi menjalani kekuasaan dengan metode liberal atau otoritarian. Tapi merasa aman dengan sistem patron-klien karena kini kekuasaan sudah memikirkan untung rugi menjalani jabatan, bukan lagi untung ruginya rakyat. Tidak seperti demokrasi, sistem patron-klien tidak mewajibkan pemilu, pembagian kekuasaan, ataupun perlindungan hukum bagi hak-hak personal maupun perusahaan. Juga, tidak seperti rezim otoritarian, mereka yang hidup dalam sistem patron-klien tidak mewajibkan kepatuhan mutlak pada negara atau pemimpin dominan. Sementara pemerintahan otoritarian maupun demokratis umumnya mengatur hubungan antar individu di dalam kerangka struktur peraturan yang terkodifikasi dan anggaran resmi, sistem patron-klien tidak memiliki batasan dalam perilakunya.

IMPLEMENTASI

DPR sempat mengatakan bahwa Komnas HAM tidak berhak mengintervensi DPR yang sedang membahas RUU ini. Sedangkan kita tahu, semua warga negara Indonesia harus tunduk pada konstitusi. Yang mana itu menjadikan semua warga negara Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum dan Undang-Undang. Maka dengan segala keangkuhan yang DPR tunjukan, penulis mengingatkan bahwasannya HAM itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan harus dijadikan acuan dalam merumuskan dan atau merancang peraturan perundang-undangan!

Penulis catat dari Kabar24.bisnis.com, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan lembaganya berwenang memberikan pandangan terkait pembahasan suatu RUU oleh DPR dan pemerintah. Menurut Taufan, hal ini diatur dalam Pasal 89 Undang-undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal itu memandatkan Komnas HAM untuk, pertama, memberikan saran terhadap asesi dan ratifikasi instrumen internasional terkait HAM. Kedua, memberikan rekomendasi beserta kajian mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan perundang-undangan yang terkait HAM. Lagi-lagi kita temui pola pikir anti-kritik, sebuah bentuk nyata dari fasisme, yang mana kekuasaan dianggap mutlak dan selalu merasa semua pihak adalah oposisi atau musuh. Sehingga, masukan dalam bentuk membangun sekalipun akan selamanya dipandang sebagai kritik yang tak pantas diterima sekalipun kritik tersebut mengandung fakta dan peraturan tertulis yang wajib dipatuhi.

Kalau kita tarik mundur ke bulan September – Oktober 2019, aksi mahasiswa dalam rangka #ReformasiDiKorupsi mencakup poin tentang RUU Ketenagakerjaan yang mana hari ini kita kenal dengan Omnibus Law. Mahasiswa sudah mencium gelagat busuk yang bisa kapan saja membahayakan rakyat. Buruh sudah menyadari akan ada kebijakan yang merugikan mereka di kemudian hari sehingga menginisiasi pergerakan pada 28 Oktober 2019. Konsolidasi sudah lekat, amarah rakyat sudah makin pekat. Tapi pemerintah memang hanya punya dua senjata, kekuasaan dan keserakahan. Rakyat lengah akibat pandemi, mereka tancap gas tak peduli. Lihat apa yang terjadi hari ini, Bajingan! 8 Oktober 2020 menjadi hari di mana nyaris semua elemen rakyat turun ke jalan di tengah pandemi, meneriakan kemuakan setelah berbulan-bulan menuruti aturan untuk diam di rumah, nyaris gila terimbas PHK, bahkan mereka yang sakit tapi tak ditanggung biaya pengobatan, mereka yang hanya punya usaha kecil menelan rugi berbulan-bulan, tenaga kesehatan kelelahan menangani korban. Kalian? Begitu saja mengesahkan minim pertimbangan.

KONSEKUENSI

Penulis menyayangkan mahasiswa yang turun ke jalan, bukan karena tak mendukung pergerakan. Saya sangat ingin turut ikut dalam barisan, tapi rasanya egois sekali mengingat pandemi yang tak berkesudahan ini. Kalau boleh angkat bicara, ini bukan tentang bagaimana virus itu menyerang saja, tapi bagaimana kalau virus itu mengendap di tubuh kalian, kalian bawa pulang dan tanpa sadar kalian sebarkan? Saya tahu kalian mahasiswa, turun ke jalan adalah bentuk pelawanan. Tapi, pikirkan banyak aspek. Salah satunya bagaimana kalau kalian semua terpapar? Nakes akan bekerja sekeras apa lagi? Nakes akan berkorban seperti apa lagi? Berapa banyak orang yang akan kelimpungan menangani ke-chaos-an sebesar ini? Ketika kalian sakit, pemerintah tidak akan membantu kalian. Sedikitpun. Lihat hari ini, aksi massa sudah berjalan saja pemerintah DKI Jakarta hanya diam, tidak melarang kalian, bahkan tidak menghimbau untuk tidak turun ke jalan mengingat bahaya yang mengintai. Kalau kalian sakit, angka penderita melonjak besar, maka pemerintah akan mendapat dana lagi untuk penanganan pandemi. Apa mungkin dana bantuan tersebut mengalir ke rakyat? Sudah pasti. Sudah pasti tidak.

Saya menyayangkan kawan-kawan mahasiswa turun ke jalan kali ini. Tapi, karena memang pun sudah terlanjur turun, saya doakan hal-hal baik kerap melindungi. Amin.

Penulis : Esha Indica
Alumni Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik 2014 UNAS | Aktivis Front Mahasiswa Bersatu

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top