Tafsir Membaca UU Cipta Kerja – strategi.id
Dialektika

Tafsir Membaca UU Cipta Kerja

Strategi.id -Tafsir Membaca UU Cipta Kerja

Strategi.id – Dengan disetujuinya RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 maka resmi sudah Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) yang terdiri dari 15 Bab dan 174 pasal dengan total 1.028 halaman menjadi Undang-undang dengan persetujuan 6 Fraksi menerima dan 1 Fraksi menerima dengan catatan (Fraksi PAN). Sementara 2 Fraksi menolak (Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS).

Apa Itu Omnibus Law

Ombinus law ini berasal dari kata “omnibus bill”. Undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik. “Omnis” berasal dari Bahasa Latin yang berarti segalanya. Konsep “omnibus law” sudah diterapkan sejumlah negara termasuk AS sejak tahun 1840.

Di Indonesia, istilah omnibus law ramai menjadi perbicangan publik, setelah Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya tanggal 20 Oktober 2019, mengucapkan konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law tersebut. Dengan mengatakan bahwa konsep itu bakal menyederhanakan kendala regulasi yang dianggap berbelit dan panjang sebagai upaya mendorong peningkatan investasi di Indonesia, untuk itu rencananya akan menelurkan dua Omnibus Law, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Jadi sederhananya “omnibus law” ini bertujuan untuk menyelesaikan regulasi yang tumpang tindih, dengan menyederhanakan peraturan perundang-undangan dalam satu regulasi. Dengan omnibus law ini diharapkan dapat menghilangkan egois sektoral, menyingkirkan regulasi teknis yang rumit yang membuat investor kesulitan untuk menanamkan investasi di Indonesia yang pada akhirnya akan berdampak terhambatnya penciptaan lapangan kerja baru.

Kalau dilihat dari perspektif ini tentu sesuatu yang baik yang memang sudah seharusnya dilakukan jika kita ingin kompetitif dalam bisnis dan perdagangan global.

Permasalahan Omnibus Law Cipta Kerja

Kendati secara prinsip dasar dari Omnibus law itu baik, yaitu untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan dalam satu regulasi, namun karena sempitnya ruang partisipasi publik, sehingga muncul anggapan bahwa membuat undang-undang sepenting ini tidak memperluas ruang untuk diskusi dan partisipasi publik. Maka prosesnya dianggap tidak transparan, dan opini negatif lainnya pun berkembang. Karena memang sudah hukumnya dalam sebuah kebijakan publik, jika kita tidak membangun komunikasi maka akan muncul Asumsi. Meski kalau kita lihat dalam RUU Cipta kerja ini mampu mengidentifikasi 74 UU dalam satu regulasi.

Adapun asumsi yang berkembang seperti yang digaungkan oleh serikat buruh bahwa dengan lahirnya Omnibus law ini maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut, yaitu :
– Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup
– Kontrak Kerja Tanpa Batas Waktu
– Perusahaan bisa memPHK kapanpun secara sepihak
– Jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang
– Semua hak cuti Hilang tanpa ada kompensasi
– Dihapusnya UMP, UMK, UMSP
– Buruh dilarang protes, ancamannya PHK
– Tenaga kerja asing bebas masuk
– Libur Hari Raya hanya pada tanggal merah, tidak ada penambahan cuti

Membaca hal-hal di atas yang lahir dari asumsi akibat karena miskinnya komunikasi yang terbangun pada publik saat proses lahirnya undang-undang cipta kerja ini, tentu adalah suatu keniscayaan terjadinya penolakan. Karena itu sosialisasi dan penyebaran informasi untuk meletakkan subtansi undang-undang cipta kerja ini sebagaimana secara konsep, teks dan konteksnya kepada masyarakat luas adalah suatu keharusan.

Disinformasi

Berkembangnya informasi yang tidak tepat secara meluas yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan dasar kaum pekerja. Jika dibiarkan tentu akan membuat sesuatu yang kontra produktif dapat marak terjadi. Karena itu penjelasan secara tepat, utuh dan jujur kepada masyarakat luas menjadi kewajiban bersama.

Meski pada dasarnya dengan kemajuan berbagai teknologi dan informasi saat ini, tentu saja pola kerja dan cara kerja dan peluang kerja sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Kalau generasi dulu hanya dapat berkarier untuk jangka panjang dalam hidupnya hanya pada satu atau dua profesi saja. Tapi sekarang ini, setiap orang bisa berkarier di berbagai bidang secara bersamaan dalam perjalanan hidupnya. Karena pada hakekatnya, setiap generasi itu punya tantangan dan jawabanya sendiri sesuai dengan tuntutan zaman. Perlu kita pahami bahwa Konsepsi untuk Sumber Daya Manusia saat ini adalah Qualified dan Certified.

Asumsi yang Perlu Penjelasan,
1. Asumsi yang mengatakan bahwa dalam UU Omnibus Law Cipta kerja ini, Outsorurcing diganti dengan Kontrak kerja seumur hidup dapat diberikan penjelasan dengan mengelaborasi ketentuan BAB IV: KETENAGAKERJAAN, Pasal 89, Tentang perubahan terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003: Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

2. Asumsi bahwa Perusahaan bisa memPHK kapanpun secara sepihak dapat diberikan ulasan sesuai ketentuan BAB IV: KETENAGAKERJAAN – Pasal 90
Tentang perubahan terhadap Pasal 151 UU 13 Tahun 2003: (Ayat 1) Bahwa Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Dan (Ayat 2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Asumsi Jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang, dapat diberikan penjelasan BAB IV: KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 18 UU 40 Tahun 2004, bahwa Jenis program jaminan sosial tetap ada yang meliputi:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan hari tua;
d. jaminan pensiun;
e. jaminan kematian;
f. jaminan kehilangan pekerjaan

4. Asumsi Buruh dilarang protes, ancamannya PHK dapat diberikan masukan bahwa tidak ada larangan dan tidak ada dalam pembahasan omnibuslaw Cipta kerja tersebut.

5. Asumsi Dihapusnya UMP, UMK, UMSP dapat diberikan informasi bahwa Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada. Dibahas dalam BAB IV: KETENAGAKERJAAN, Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 88C UU 13 Tahun 2003:
(Ayat 1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman.
(Ayat 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.

6. Asumsi bahwa Tenaga kerja asing bebas masuk, dapat diberitahukan bahwasanya di era globalisasi ini setiap orang dapat bekerja dimana saja, namun demikian dalam Undang-undang Cipta kerja ini Dalam BAB IV: KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 42 Ayat 1UU 13 Tahun 2003: Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat.

7. Asumsi Semua hak cuti Hilang tanpa ada kompensasi perlu dijelaskan bahwa Hak cuti tetap ada. Dalam BAB IV: KETENAGAKERJAAN, Pasal 89, Tentang perubahan terhadap Pasal 79 UU 13 Tahun 2003: (Ayat 1) Pengusaha wajib memberi:
a. waktu istirahat; dan
b. cuti.
(Ayat 3) Cuti yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.

(Ayat 5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Penutup

Kehidupan ini dengan segala dinamikanya tentu saja akan tetap menghadapi berbagai persoalan, sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi.  Tetapi membuat Undang-undang Cipta Kerja ini sebagai upaya dari niat membangun sebuah instrumen untuk mendorong kemudahan berinvestasi yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dapat juga diberi apresiasi, namun tetap tidak boleh diabaikan bahwa kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa tetaplah harus menjadi prioritas utama, kesejahteraan rakyat dan keutuhan bangsa adalah Fondasinya.

Penulis adalah Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Msyarakat Universitas Prof.Dr.Moestopo (Beragama), Jakarta.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top