Usil Soal Oligarki: Mengusung Sembari Memasung Demokrasi – strategi.id
Dialektika

Usil Soal Oligarki: Mengusung Sembari Memasung Demokrasi

Strategi.id - Usil Soal Oligarki: Mengusung Sembari Memasung Demokrasi

Strategi.id – Mengupas fenomena politik oligarki dalam kontestasi panggung kekuasaan di negeri ini. Dalam beberapa perhelatan, semakin menarik untuk ditelusuri. Dari beberapa proses dan dinamika yang ada, baik yang sudah berjalan maupun yang akan berlangsung. Beberapa transisi kekuasaan yang disajikan dari menu oligharki (pileg, pilkada, pilgub dan pilpres) menghasilkan aneka macam rasa, penilaian dan tingkat kepuasaan yang berbeda-beda. Begitu pula dampaknya bagi kehidupan khalayak.

Sejatinya, membangun dinasti politik atau kekuasaan itu manusiawi dan lumrah dalam sejarah peradaban dunia. Kalau tidak keluarga, kerabat, ya orang dekat atau orang yang bisa dipercaya yang berhimpun dalam segelintir. Untuk urusan apapun, dari hal yang sederhana dan sepele, hingga yang penting dan besar urusannya. Termasuk soal uang dan jabatan, apalagi kekuasaan yang strategis. Pendekatan keamanan dan kepastian keselamatan dan kenyamanannya, seakan menjadi mutlak dalam frame oligarki. Kalau perlu, mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan yang ada. Menghalangi oligarki berarti musuh dan harus disingkirkan. Begitulah sifat kekuasaan yang lahir dan dikelola oleh apapun sistem pemerintahan yang dijalankan, tak terkecuali oligarki.

Siapapun didunia ini dalam pusaran kekuasaan, untuk mengamankan dan memelihara kesinambungannya akan melakukan oligarki atau setidaknya politik trah atau klan. Belajar dari sejarah dan pengalaman, yang tidak ingin disebut diktator atau otoriter yang absolut. Oligarki seperti mencuri otokrasi dan membajak demokrasi.

Seumpama oligarki sebuah tanaman. Mungkinkah kita mau mencangkok sebuah pohon yang induknya bukanlah jenis tanaman yang berkualitas?. Maukah bukan dari tanaman yang sehat dan subur?. Baik pertumbuhan akar, daun hingga rantingnya?. Terutama soal buahnya?. Lebat dan terasa maniskah?, hingga kenikmatannya sampai ke sanubari dan tak terlupakan pemiliknya. Entahlah kalau tujuannya cuma memelihara tanaman hias atau bonsai yang cuma untuk indah dilihat.

Dengan kata lain, sejatinya soal dinasti itu bukan soal substansi, kalau tidak mau disebut debatebel. Karena selain tidak ada konstitusi yang tegas mengatur itu, tradisi itu beriringan dengan euforia HAM dan demokratisasi. Sehingga sangat kecil celah mengeliminasi fakta politik itu. Soal etika dan moral?. Selama proses rekayasa sosial dan politik itu mampu melahirkan suatu kebijakan atau regulasi yang mampu memenuhi kebutuhan khalayak. Lazimnya kepemimpinan dan kekuasan suatu rezim, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan dan sumber daya yang ada, diharapkan dapat menciptakan negara kesejahteraan. Proses politik formal itu biarlah terlegitimasi oleh sejauh mana perubahan dilakukan dan seberapa besar kemanfaatan dirasakan publik. Seperti berdagang makanan, rasa itu lebih penting dan dibutuhkan ketimbang kemasannya. Kadang tampilan perlu, ujung penilaiannya tetap pada bagaimana sesuatu itu berkualitas saat dinikmati. Sama halnya oligarki, begitu juga dengan otokrasi bahkan demokrasi itu sendiri. Semuanya cuma masalah cara atau proses. Sementara, rakyat butuh hasilnya. Negara sudah punya Panca Sila, tapi masih butuh demokrasi. Itupun digelayuti oligarki. Toh, hasil yang dicapai selama ini juga masih jauh dari apa yang diharapkan. Apa bedanya dengan kepemimpinan atau sistem diktator atau otoriterian?. Rakyat hanya butuh kemakmuran dan keadilan sosial, bukan judul pemerintahannya.

Uniknya dan bercampur miris juga, ujung demokrasi yang banyak melahirkan transisi kekuasaan pemerintahan. Diwarnai oleh tidak sedikit politik oligarki. Terlebih proses demokrasi yang mengusung peran politik berdasarkan kekeluargaan dan kekayaan yang didapat dari kekuasaan. Setelah beberapa dekade, dikotomi militer sipil meredup dalam panggung perebutan kekuasan, ditambah aspek kekayaan tidak selalu dominan mengangkangi politik (meskipun banyak pesta demokrasi yang dimenangkan oleh kekayaan/politik uang). Faktor kekeluargaan justru masih bertahan dan semakin menguat membangun eksistensi dan kekuasaan politiknya. Meski harus diakui, faktanya oligarki tumbuh subur dan dimotori oleh partai politik. Partai politik seperti biasa melakukan peran ganda, menjadi pilar utama sekaligus penggerak demokrasi, disisi lain menghidupkan oligarki. Partai politik semakin menunjukkan betapa juaranya dalam sikap kontradiktif dan ambigu. Sama halnya dengan prestasi partai politik tak tertandingi sebelumnya, menjadi kekuatan rakyat sekaligus melemahkan rakyat (Lagu Iwan Fals berjudul wakil rakyat, RUU HIP, UU Omnibus Law dll. seperti menguatkan hal itu).

Selain itu, politik oligargi yang mengusung kekeluargaan tak ubahnya seperti dagelan dan pertunjukan yang dipaksakan. Dalam beberapa contoh pengalaman, oligarki menelanjangi dan membuka aibnya sendiri. Dalam hubungan keluarga, Tidak sedikit orang tua yang yang terjun dan mendediikasikan dirinya untuk politik kenegaraan dan kebangsaan. Menanam kontribusi dan menuai kebesarannya. Layaknya sosok yang menganut altruisme. Menjadi patriotik dan tercatat bersejarah terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya.

Namun sayangnya, hal itu tidak serta merta menjadi identik dan diteruskan oleh anak-anaknya. Terkadang kebesaran orang tuanya dihancurkan oleh anak-anaknya. Sebaliknya tidak sedikit juga orang tua dari kalangan biasa, tak dikenal dan tak berpunya bahkan kekurangan. Akan tetapi melahirkan anak-anak yang luar biasa. Jauh melampaui keterbatasan dan ketiadaan banyak hal dari orang tuanya. Seorang jenderal tidak selalu melahirkan anak yang seorang jenderal juga. Begitupun seorang petani atau pengayuh becak, tidak selalu melahirkan anak yang hanya seorang petani atau pengayuh becak saja. Atau juga seorang presiden tidak selalu bisa menjadikan anaknya sebagai presiden. Seorang pahlawan dan seorang penghianat tidak selalu mewariskan tanggungjawab yang sama kepada anak-anaknya.

Kebesaran dan kerdilnya seseorang tidak semata didominasi oleh faktor keturunan atau kekeluargaan semata. Faktor kinerja dan integritas tetap tolak ukur utama. Tapi apa mau dikata, realitas politik menjungkirbalikkan semua itu. Banyak pejabat dan pemimpin pemerintahan yang tidak bersih dari hukum positif negara dan hukum sosial masyarakat. Tanpa kehormatan dan kemaluan percaya diri menguasai jabatan publik.

Kepemimpinan atau berada dalam lingkaran kekuasan, meminjam istilah Lord Acton yang mengatakan “power tend to corrup”, memang dalam banyak kejadian, ulasan itu semakin menjadi tak terbantahkan. Terlepas dari proses dan hasil akhirnya yang menentukan, idealnya kekuasaan harus dijadikan alat untuk mengkreasi idealisme. Namun, dalam banyak terminologi etika, moral dan agama, kekuasaan memang pantaslah untuk diwanti-iwanti karena kebaikan dan kejahatannya. Begitupun juga dengan oligarki, jangan sampai kemasannya tak elok, ditambah lagi isinyapun belok-belok dan bobrok.

Penulis: Yusuf Blegur, Mantan Presedium GMNI dan aktif sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top