Utang BUMN Versus Utang Negara, Mana Lebih Besar? – strategi.id
Infrastruktur

Utang BUMN Versus Utang Negara, Mana Lebih Besar?

Utang BUMN

Strategi.id – Jakarta – Utang BUMN yang tercatat di kementrian BUMN hingga 2017 telah tembus hingga Rp 4.825 triliun. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding total utang pemerintah yang ada di kisaran Rp 4.000 triliun.Bila dibandingkan Antara Utang Negara Versus Utang BUMN memang masih lebih besar Utang BUMN. Ini menjadi persoalan yang mengawatirkan disaat negara sedang mengalami cobaan yang berat terkait cobaan di bidang Ekonomi baik dari dalam maupun Luar Negeri.

Dibawah kepemimpunan Rini Soemarno ada Enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya bidang infrastruktur berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha keuangan secara positif sepanjang kuartal I-2018. Keenam BUMN yang dimaksud adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Jika dibandingkan dengan kuartal I 2017, pendapatan usaha Hutama Karya naik 110 persen menjadi Rp 4,8 triliun dan berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 200 miliar. Kemudian Waskita Karya mencatatkan kenaikan pendapatan usaha sebesar 68,56 persen menjadi Rp 12,3 triliun, dengan laba bersih sebesar Rp 1,7 triliun.

Pendapatan usaha Wijaya Karya dan Adhi Karya pun menunjukkan hasil positif serupa. Emiten berkode saham WIKA dan ADHI tersebut berhasil meraup pertumbuhan pendapatan usaha masing-masing sebesar 64 persen menjadi Rp 6,2 triliun dan 92,8 persen menjadi Rp 3,1 triliun. Hingga 31 Maret 2018, keduanya berhasil membukan laba bersih masing-masing sebesar Rp 215 miliar dan Rp73 miliar.

Sementara itu, PT PP juga berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp 3,6 triliun, naik 26 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Laba bersih perseroan naik 26 persen menjadi Rp 204 miliar. Begitupun Jasa Marga, pendapatan perseroan naik 92,8 persen menjadi Rp 9,6 triliun, dengan capaian laba bersih sebesar Rp 560 miliar.
Selain itu, rata-rata pertumbuhan aset keenam BUMN tersebut pun berada diangka 55,98 persen. Pertumbuhan aset tersebut didukung oleh pertumbuhan liabilitas yang rata-ratanya sebesar 72,77 persen.

Ekuitas keenam perusahaan ini pun bertumbuh cukup baik. Ekuitas Hutama Karya naik menjadi Rp 8,7 triliun dibandingkan capaian periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 7,6 triliun.

Ekuitas Waskita naik menjadi Rp 24,4 triliun dibandingkan capaian periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 20,2 triliun. Sementara WIKA, ekuitasnya naik menjadi Rp 14,7 triliun dibandingkan kuartal I 2017 sebesar Rp 12,7 triliun.

Begitupun dengan ADHI, PTPP dan Jasa Marga. Hingga 31 Maret 2018, ekuitas ketiga emiten tersebut masing-masing sebesar Rp 5,9 triliun, Rp 14,6 triliun, dan Rp 18,9 triliun. Capaian ini tumbuh cukup baik dibanding periode sama tahun lalu, di mana ekuitas ADHI berada di angka Rp 5,3 triliun, PTPP Rp 10,6 triliun dan Jasa Marga Rp 16,4 triliun

Nuryaman Berry Hariyanto Aktivis FKSMJ’98 lewat telepon mengomentari masalah tersebut mengungapkan bahwa ini adalah permasalahan yang harus kita waspadai. Selanjutnya Berry yang juga sebagai direktur Eksekutif Lembaga Studi Kebangsaan 1998 (Lastika 98) menekankan pengawasan terkait utang BUMN yang harus dilakukan dengan ketat oleh pihak Kementrian BUMN. Selain itu pemerintah melalui fungsi kontrolnya harus terus mendorong BUMN untuk melaksanakan tata kelola dengan baik, profesional, dan transparan.

Untuk utang dalam denominasi mata uang asing, perusahaan pelat merah haruslah Tunduk dengan Peraturan Bank Indonesia, Dalam hal ini, sebagian utang valuta asing BUMN dilakukan lindung nilai (hedging).

BUMN yang memiliki total aset yang cukup besar yaitu mencapai Rp 7.200 triliun harusnya dijaga dan diawasi bersama oleh masyarakat sehingga fungsi BUMN sebagai lokomotif Pembangunan dapat bersinergi dengan Pemerintah sehingga Persoalan Utang BUMN Versus Utang Negara yang lebih besar tidak perlu lagi terjadi.

“Nah, itu penekanannya bahwa BUMN itu dalam pengelolaannya harus Profesional, transparan, good corporate governance (GCG),” ujar Berry yang sekarang Menjadi anggota SC dalam Rangka Rembuk Nasional Aktivis 1998 di Monas 7 Juli 2018.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top